Singapura, SEAJori – Pemerintah Singapura melalui Kementerian Energi, Perdagangan dan Industri (METI) memberikan klarifikasi terkait dugaan penjualan kembali gas impor dari Indonesia ke negara lain.
Menurut METI, perdagangan gas alam cair atau liquefied natural gas (LNG) oleh perusahaan berbasis di negara itu umumnya tidak melibatkan pengiriman fisik melalui Singapura. Hal ini menyusul pernyataan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Indonesia Bahlil Lahadalia yang menduga sebagian LNG yang dikirim Indonesia ke Singapura dijual kembali ke negara lain.
“Singapura merupakan pusat perdagangan internasional, termasuk untuk komoditas LNG. Lebih dari 50 perusahaan berbasis di Singapura tercatat membeli, memasarkan, dan memperdagangkan LNG dari berbagai negara,” ujar Juru Bicara METI seperti dilansir dari Channel News Asia, Jumat (30/10/2026).
METI mengungkapkan, selain dari Indonesia, masing-masing perusahaan tersebut memperoleh pasokan dari sejumlah pasar global, termasuk Amerika Serikat, Australia, dan Malaysia.
“Meski pedagang berbasis di Singapura mengambil keputusan komersial terkait kargo tersebut, LNG secara fisik biasanya dikirim langsung dari negara asal ke negara tujuan dan tidak melewati Singapura,” demikian keterangan METI.
Kementerian tersebut juga menegaskan, gas alam yang mereka impor dari Indonesia melalui jaringan pipa diperuntukkan bagi kebutuhan domestik Singapura, bukan untuk diekspor kembali.
Pernyataan Singapura itu merespons komentar Bahlil setelah bertemu Presiden Prabowo Subianto di Jakarta, Kamis (29/10/2026) lalu.
Bahlil menyebut Indonesia telah mengirimkan 148 kargo LNG ke Singapura. Namun, ia menduga tidak seluruh pasokan tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri Singapura.
“Saya meyakini tidak semua dari 148 kargo yang kita kirim digunakan untuk kebutuhan Singapura sendiri. Sebagian diperdagangkan dan kemudian diekspor ke negara lain,” ujar Bahlil.
Bahlil tidak merinci periode pengiriman 148 kargo tersebut maupun menunjukkan bukti yang mengidentifikasi pengiriman LNG tertentu yang diduga dijual kembali.
Persoalan ini muncul di tengah ketegangan kedua negara setelah Indonesia mulai mengurangi ekspor gas alam melalui pipa ke Singapura sejak 24 Oktober 2026. Kebijakan tersebut diambil untuk memprioritaskan pemenuhan kebutuhan energi dalam negeri.
Otoritas Pasar Energi Singapura (EMA) menyebut pengurangan pasokan mencapai sekitar 17 miliar British Thermal Units (BTU) per hari selama 18 hari. Jumlah tersebut setara kurang dari dua persen kebutuhan gas harian Singapura.
Sementara itu, Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong, sebelumnya menegaskan seluruh pihak yang terikat kontrak komersial pasokan gas harus memenuhi komitmen masing-masing.
Sementara itu, Bahlil menyatakan pengurangan ekspor gas melalui pipa tersebut masih berada dalam batas minimum pasokan yang diatur dalam perjanjian yang berlaku. Ia juga menegaskan Indonesia tidak melanggar kewajiban kontraktualnya. (*)
