Washington DC, SEAJori – Duta Besar Amerika Serikat (AS) untuk Yunani, Kimberly Guilfoyle, mengundurkan diri setelah dugaan sejumlah laporan pelanggaran etik dan penyalahgunaan jabatan, Selasa (13/10/2026) waktu setempat.
Pengumuman ini menyusul permintaan Gedung Putih dan juga pernyataan Presiden AS Donald Trump yang mengaku tidak puas terkait pemberitaan Guilfoyle.
mengonfirmasi keputusan tersebut dalam konferensi pers. “Kami telah meminta Duta Besar Guilfoyle untuk mengundurkan diri. Dia telah menjadi aset yang luar biasa bagi tim ini, dan kami mendoakan yang terbaik untuknya,” ujar Juru Bicara Gedung Putih Katie Zacharia seperti dilansir dari Reuters siang ini.
Trump sebelumnya mengatakan sedang mempertimbangkan pencopotan Guilfoyle. Saat ditanya wartawan mengenai persoalan tersebut pada Senin (12/10/2026) lalu. “Ya, kami sedang mempertimbangkannya. Tapi yeah kami tak senang,” ungkap Trump.
Tawarkan Akses ke Pejabat AS dan Minta Bayar Tagihan Kartu Kredit Sebesar 100 Ribu Dolar
Salah satu persoalan utama yang menyeret Guilfoyle atas kasus pengunduran dirinya yakni, dugaan menawarkan akses kepada pejabat pemerintahan Trump sebagai imbalan atas uang, hadiah, atau keuntungan tertentu.
Laporan The Wall Street Journal yang dikutip Reuters dan sejumlah media AS menyebut Guilfoyle diduga meminta seorang donor politik, Eric Deters, membayar tagihan kartu kredit pribadinya senilai 100.000 dolar AS. Sebagai imbalannya, Guilfoyle menawarkan bantuan untuk menghubungkan Deters dengan pejabat pemerintahan AS.
Namun, Deters tidak melakukan pembayaran tersebut. Guilfoyle dan tim hukumnya membantah tuduhan pelanggaran etik.
Pihaknya menyatakan tuduhan tersebut tidak benar dan membantah adanya kesalahan dalam tindakannya.
Tak hanya itu, Kontroversi lainnya berkaitan dengan hubungan Guilfoyle dengan Christos Marafatsos, pelobi terdaftar yang bekerja untuk Aktor Group, perusahaan konstruksi dan energi Yunani.
Hal ini juga diperkuat lewat rujukan dari surat anggota DPR AS Gregory Meeks, Marafatsos diduga mengikuti sejumlah pertemuan resmi pemerintah AS bersama Guilfoyle. Kehadirannya disebut menimbulkan persoalan transparansi karena sejumlah pihak dilaporkan tidak mengetahui bahwa ia merupakan pelobi berbayar perusahaan tersebut.
Guilfoyle juga dituding mempromosikan kepentingan komersial perusahaan itu dalam sejumlah kegiatan diplomatik.
Selain itu, muncul laporan bahwa ia diduga mengancam akan menggunakan pengaruh AS untuk menekan pemerintah Yunani.
Legislator Meeks meminta Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio menjelaskan dugaan penggunaan jabatan Guilfoyle untuk kepentingan pribadi dan komersial. Meeks juga mendesak agar Guilfoyle dicopot apabila tuduhan tersebut terbukti benar sejak 1 Oktober 2026 lalu. (*)
