Jakarta, SEAJori – Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri menangkap 12 tersangka dugaan tindak pidana terorisme dalam rangkaian penegakan hukum yang dilakukan di enam provinsi sejak Jumat (2/10/2026) lalu.
“Penangkapan 12 tersangka dilakukan di Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Riau, dan Maluku Utara,” ujar Juru Bicara Densus 88 Antiteror Polri, Kombes Pol Mayndra Eka Wardhana seperti dikutip dari Divisi Humas Polri, beberapa waktu lalu.
Ada pun inisial para tersangka, yakni HN,43, SM alias NM,52, HA,45, YDKAP,22, Y,36, S,49, A,32, CG,29, J,36, MF,37, AF,26, dan MW,42.
“Para tersangka diduga memiliki keterkaitan dengan jaringan yang terafiliasi paham Daulah Islamiyah, juga jaringan terorisme lainnya,” ujar Mayndra.
Dia juga menyebutkan, para tersangka ini memiliki peran yang berbeda. Di antaranya konsolidasi jaringan, mengikuti kegiatan pelatihan, menyebarkan propaganda, melakukan rekrutmen secara langsung maupun melalui media sosial, hingga diduga terlibat dalam pemufakatan tindak pidana terorisme.
Setelah penangkapan, Densus 88 melanjutkan proses penyidikan dengan melakukan penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan barang bukti. Penyidik juga memeriksa sejumlah saksi serta para tersangka untuk mengungkap jaringan dan aktivitas mereka.
Hasil penyidikan sementara menunjukkan adanya keterhubungan antartersangka di sejumlah wilayah melalui pertemuan daring yang digunakan untuk indoktrinasi, konsolidasi jaringan, dan aktivitas pembinaan.
“Salah satu pola yang ditemukan adalah penyelenggaraan pertemuan secara daring yang menghubungkan sejumlah pendukung Daulah Islamiyah dari beberapa daerah secara virtual,” ungkap Mayndra.
Selain aktivitas daring, penyidik juga menemukan dugaan kegiatan pelatihan yang diikuti sebagian tersangka, termasuk latihan fisik, menembak, dan kegiatan lain yang berkaitan dengan aktivitas militansi terorisme.
Tim Densus 88 masih mendalami kemungkinan adanya individu maupun jaringan lain yang terhubung dengan 12 tersangka tersebut.
“Penyidik akan mendalami barang bukti yang ditemukan serta keterhubungan masing-masing tersangka dengan individu maupun jaringan lain,” kata Mayndra.
Ia menegaskan penegakan hukum tersebut merupakan bagian dari upaya Polri melakukan deteksi dini dan pencegahan terhadap potensi aksi terorisme, termasuk mencegah konsolidasi, propaganda, rekrutmen, pembinaan, maupun peningkatan kemampuan yang dapat berkembang menjadi tindakan kekerasan di seluruh wilayah Indonesia. (*)
