Batam, SEAJori– Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Kepri mengungkap tiga kasus dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan pelanggaran perlindungan pekerja migran Indonesia (PMI). Sebanyak enam orang tersangka diamankan, berikut 30 korban termasuk seorang bayi.
“Korban TPPO sebanyak 30 orang ini merupakan pengungkapan dari tiga laporan kepolisian, yakni LP Nomor 112/2026 dan LP Nomor 116/2026 tertanggal 30 September 2026, serta LP Nomor 133/2026 tertanggal 23 Oktober 2026,” ujar Kabid Humas Polda Kepri, Kombes Pol Nona Pricillia Ohei dalam pengungkapan di ruang Ditkrimum Polda Kepri di Nongsa, Kamis (29/10/2026).
Nona mengungkapkan, dari tiga laporan itu, kasus pertama melibatkan 13 laki-laki calon PMI nonprosedural yang diamankan di Pelabuhan Ferry Internasional Batam Center saat hendak berangkat ke Singapura.
“Dalam kasus ini, tersangka berinisial HN alias A diduga mengurus keberangkatan para korban ke luar negeri tanpa memenuhi persyaratan yang berlaku. Sehingga para korban ditangkap di Singapura, menjalani pemeriksaan, paspor disita sampai akhirnya dipulangkan kembali ke Indonesia melalui Batam,” ujar Nona.
Berdasarkan kronologi kejadian, Direktur Reskrimum Polda Kepri, AKBP Suyono mengemukakan, para korban hendak diberangkatkan ke Singapura dengan iming-iming kerja sebagai welder di perusahaan shipyard. “Mereka tertarik dengan tawaran gaji SGD5 per jam dan uang makan SGD 10 per hari,” jelas Suyono.
Ada pun kasus kedua dengan korban 15 orang dewasa dan seorang bayi yang hendak diberangkatkan ke Malaysia melalui perairan Selat Singapura. Dalam perkara ini, polisi menetapkan empat tersangka, yakni tiga laki-laki berinisial AN, FH, dan JN, serta seorang tersangka berinisial SW yang diduga berperan mengurus keberangkatan dan berkomunikasi secara intensif dengan para korban.
Sementara itu, kasus ketiga melibatkan seorang korban berinisial S dengan lokasi kejadian di Pelabuhan Harbour Bay, Batam.
“Tersangka dalam kasus ketiga ini yakni seorang perempuan berinisial LF. Dia ditetapkan sebagai tersangka setelah diduga menyiapkan tempat penampungan, termasuk di kawasan Sentul, Bogor, serta tempat penampungan di Batam sebelum korban diberangkatkan ke Malaysia,” ungkap Suyono.
Dalam penanganan kasus kedua, aparat juga menerima tiga orang yang diduga berperan sebagai anak buah kapal (ABK) speedboat.
Lebih lanjut Suyono mengatakan, penanganan perkara TPPO ini melibatkan koordinasi antara aparat pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan (PSDKP) Batam, BP3MI dengan Ditreskrimum Polda Kepri.
Para tersangka dijerat dengan sejumlah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 18/ 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia serta Undang-Undang Nomor 1/ 2023 tentang KUHP. Sebagian tersangka juga dijerat dengan ketentuan terkait tindak pidana pencucian uang (TPPU), sesuai dugaan peran masing-masing.
Batam Titik Rawan TPPO di Kepri
Sementara itu, Kepala Perwakilan Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Kepri, Kombes Pol Imam Riyadi mengatakan, pengungkapan kasus tersebut merupakan hasil koordinasi lintas instansi, termasuk tindak lanjut atas informasi masyarakat dan pengaduan yang diterima.
“Kami dari BP3MI juga melakukan pemetaan jalur keberangkatan serta pencegahan penempatan PMI secara nonprosedural,” ujar Imam.
Menurutnya, upaya perlindungan tidak berhenti pada pencegahan keberangkatan. Pihaknya juga memfasilitasi pemulangan dan menggali permasalahan PMI yang mengalami kendala saat bekerja di luar negeri.
Dari hasil pemetaan, Batam menjadi salah satu titik rawan TPPO di Kepri, sehingga yang paling mendapat perhatian, termasuk di pelabuhan internasional resmi dan jalur keberangkatan tidak resmi seperti di berbagai pelabuhan tikus di kawasan Barelang dan sekitarnya.
“Koordinasi dengan aparat penegak hukum dan pemangku kepentingan untuk mengungkap jaringan yang terlibat dalam TPPO maupun penempatan PMI ilegal menjadi langkap yang kami tempuh,” ungkapnya.
Dengan upaya tersebut, ia berharap TPPO di wilayah Kepri dapat diminimalisir. “Ini upaya kami untuk mencegah masyarakat menjadi korban sekaligus memastikan calon pekerja migran berangkat melalui prosedur yang sah,” tutupnya. (*)
