Batam, SEAJori – Kasus hukum yang menjerat Kelompok Bermain (PG) Djuwita Batam memanas. Dua guru yang dijadikan tersangka, Fitri Sidabutar alias Ms Vivi dan Desi Susilawati Zebua alias Ms Desi melaporkan oknum penyidik unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Subdit IV Ditreskrimum Polda Kepri ke Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda Kepri, Senin (9/11/2026) sore.
Leo Halawa, kuasa hukum dari Fitri dan Desi mengatakan, laporan itu berkaitan dengan dugaan intimidasi yang dialami kedua kliennya itu selama proses pemeriksaan berlangsung di Polda Kepri. “Oknum penyidik yang dilaporkan itu adalah Iptu Yanti Harefa,” ujar Leo didampingi rekannya dari Law Office Filemon Halawa and Partners saat ditemui di lobi lantai dua kantor Bidpropam Polda Kepri di Nongsa usai melapor.
Leo mengatakan, salah satu hal yang menjadi perhatian mereka sebagai tim kuasa hukum yakni pemeriksaan terhadap Desi di 23 Juni 2026. Saat itu, Desi menjalani pemeriksaan tanpa didampingi penasihat hukum karena saat itu pihaknya belum sah menjadi pembela yang bersangkutan.
Dalam pemeriksaan tanpa pendampingan itu, telepon genggam milik kliennya disebut diambil dan diperiksa oleh oknum penyidik, bahkan memaksa Desi secara berulang untuk mengakui “perbuatannya”.
Tak hanya itu, penyidik juga diduga melemparkan tuduhan secara langsung kepada Desi.
“Dalam pemeriksaan, selalu dilontarkan kata-kata ‘kan kamukan (bekerja) di sekolah abal-abal, guru bodong. Kamukan guru abal-abal,” ungkap Desi menirukan pernyataan oknum penyidik.
“Saya masih kuat di situ. Saya masih bertahan, dan saya membantah. Kenapa ibu bilang seperti itu? Dijawabnya: “Iya jujur saja miss, biar sama-sama aman kita. Saya nanti akan telepon cece itu. Cece itu orang baik kok. Biar saya bilang, bahwasannya miss sudah mengaku. Biar saya telepon cece itu” dia bilang begitu. Saya tetap dengan jawaban saya bahwa saya tidak pernah melakukan kekerasan terhadap anak itu karena memang itulah adanya,” jelas Desi.
Selain menyerang profesi, oknum penyidik juga menyerang ranah pribadi termasuk keyakinan tersangka. “Ketika di pertengahan, dibawalah terkait pelayanan saya. Di situ pertahanan saya runtuh. Saya menangis di ruang penyidikan. Di situ saya tetap dipaksa mengaku “kenapa miss? Karena kamu merasa bersalah ya?” … sampai sekarang saya masih trauma kalau ingat itu,”ungkapnya.
Mendengar pernyataan kliennya, Leo dan rekan pun sepakat untuk tetap melakukan pendampingan hukum terhadap kedua kliennya tersebut
“Substansi dari laporan kami adalah dugaan intimidasi,” ungkap Leo.
Dia meluruskan, saat pemeriksaan 23 Juni 2026 itu, Miss Desi tidak didampingi pengacara. Saat itu, HPnya diambil dan diperiksa oleh oknum penyidik.
Leo juga mempertanyakan penerapan aturan pelarangan membawa telepon genggam ke ruang pemeriksaan. Bukan hanya pihak yang diperiksa, mereka sebagai pengacara dan penasihat hukum juga tidak diperbolehkan membawa alat komunikasi ke ruangan tersebut.
“Tapi kami mengikuti prosedur yang berlaku. Kami ikuti SOP itu. Namun yang kami pertanyakan, ada apa? Kok seperti ini? Kalau memang bersih ya silakan saja. Semua bukti dugaan intimidasi ini akan kami buka saat pemeriksaan di Propam nanti. Yang jelas, laporan kami sudah masuk dan diterima,” ujar Leo.
Dalam pelaporan ke Propam itu, Desi juga mengaku terpukul dengan status tersangka yang disandangnya. Ia merasa tidak pernah mendapatkan penjelasan mengenai bukti yang menjadi dasar penetapan dirinya sebagai tersangka. “Sampai sekarang saya masih bingung mengenai status saya ini. Mengenai barang bukti itu. Tiba-tiba saja saya ditetapkan tersangka untuk tuduhan kekerasan anak yang tidak pernah saya lakukan,” ungkapnya.
Dia mengaku masih kerap menangis mengingat semua kejadian mulai dari dugaan intimidasi dan dibentak-bentak Sri Suyanti, pelapor yang juga orangtua balita R bersama sekelompok pria tak dikenal di lingkungan sekolah, April 2026 lalu serta dugaan dipaksa mengaku untuk sesuatu hal tak masuk akal oleh penyidik.
Senada dengan Desi, Fitri juga mengatakan ketika pihaknya meminta diperlihatkan bukti, penyidik justru menyampaikan bukti akan dibuka dalam persidangan. Kondisi itu, berdampak terhadap reputasi dan aktivitasnya sebagai tenaga pendidik.
“Mereka bilang ada bukti, tapi saat kami minta, selalu dibilang nanti di pengadilan. Reputasi saya hancur. Saya dijadikan tersangka seperti penjahat. Saya harus tinggalkan kelas dan murid saya demi wajib lapor dua kali seminggu. Padahal saya tidak tahu apa salah saya,” jelas Fitri.
Selain menempuh jalur pengawasan internal kepolisian, tim kuasa hukum juga berencana melibatkan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) dalam mengawal persoalan yang menimpa kedua tenaga pendidik tersebut. Menurutnya, perlindungan terhadap guru perlu menjadi perhatian di tengah proses hukum yang sedang berjalan.
“Kami juga meminta seluruh masyarakat turut mengawal kasus ini secara objektif dan tidak terburu-buru memberikan penilaian terhadap kedua guru sebelum seluruh proses hukum berjalan. Kami akan terus memperjuangkan hak-hak klien kami melalui jalur yang tersedia,” pungkasnya. (*)
